CHARLES HONORIS: SAYA TIDAK SEBUT TNI LEBAY

Anggota Komisi I DPR Charles Honoris merasa banyak pihak yang salah memaknai pernyataannya terkait kasus pelecehan Pancasila oleh oknum tentara Australia.

Padahal, politikus PDI Perjuangan itu bermaksud baik sebagai mitra TNI, mengingatkan agar taat pada peraturan.

“Saya tidak pernah berkomentar TNI lebay terkait kasus pelecehan Pancasila oleh oknum serdadu Australia itu, justru saya dalam kapasitas sebagai anggota DPR melakukan fungsi dan tugas saya mengingatkan TNI agar selalu konsisten taat aturan,” kata Charles di Jakarta, Kamis (12/1).

Charles mengaku memahami kekesalan yang dirasakan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan seluruh jajaran TNI atas pelecehan ideologi negara oleh oknum serdadu Australia.

“Saya bahkan berharap negara harus tegas terhadap kasus pelecehan Pancasila yang terjadi di dalam negeri dan dilakukan oleh oknum-oknum yang anti Pancasila, NKRI, bendera merah putih, Bhinneka Tunggal Ika dan simbol-simbol negara lainnya,” ujarnya.

Namun, kata dia, dalam hubungan antar negara permasalahan harus diselesaikan sesuai dengan norma-norma dan aturan diplomasi yang berlaku.

“Saya melihat adanya potensi pelanggaran UU dalam hal pembatalan hubungan kerjasama pertahanan dengan Australia,” katanya.

Ia menjelaskan, sesuai dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2000 tetang Perjanjian Internasional, pembatalan kerja sama internasional hanya bisa dilakukan oleh seorang menteri atau presiden, bukan panglima TNI.

“‎Oleh karena itu, saya sebagai anggota Komisi I DPR menunaikan kewajiban saya untuk melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap mitra-mitra kerja termasuk dalam hal ini TNI,”‎ ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Charles menegaskan Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan salah satu angkatan perang terbaik di dunia yang harus berpegang pada aturan yang berlaku.

Pasalnya, publik berharap banyak agar TNI bisa menjadi garda terdepan melindungi NKRI dan Pancasila.

“Saya berharap tidak ada lagi kesalahpahaman terkait hal ini dan hormat saya bagi seluruh prajurit TNI yang setia menjaga NKRI,” tandasnya.‎

Sumber : JPNN

Politikus PDIP sebut cyber war jadi tantangan Budi Gunawan

Anggota Komisi I DPR Charles Honoris menilai tantangan Komjen Budi Gunawan sebagai calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) ke depan adalah digital intelligence (intelijen digital). Mengingat saat ini, intelijen digital merupakan momok terbesar di era teknologi. 

"Memang ke depan salah satu fokus dari Pak BG adalah bagaimana BIN harus bisa siap dalam menghadapi cyber war, kita melihat kemajuan teknologi seperti sekarang melalui sosial media, cyber war menjadi fokus terpenting bagi Kepala BIN yang baru," kata Charles di Gedung DPR, Selasa (6/9). 

Charles mengatakan BIN memiliki banyak peralatan tetapi penggunaannya belum optimal, sehingga ke depan harus lebih dimaksimalkan lagi agar kerja-kerja intelijen bisa membantu pemerintahan serta mencegah dan mendeteksi dini suatu peristiwa.

"Jadi yang sudah dimiliki harus digunakan secara maksimal untuk menunjang kerja-kerja BIN," katanya. 

Lebih jauh, Anggota Fraksi PDIP ini berharap adanya peningkatan anggaran mengingat peran intelijen sangat penting untuk melakukan pencegahan dan deteksi dini dari tantangan serta hambatan terhadap Indonesia. Terlebih adanya kebijakan pemotongan anggaran di setiap kementerian dan lembaga. 

"Kalau bicara anggaran memang pemerintah dalam setahun terakhir mengajukan pemotongan anggaran, saya harapkan ke depan walaupun APBN kita sedang dalam kondisi berat, saya rasa ke depan tidak ada lagi pemotongan anggaran BIN," tukasnya.
Sumber : Merdeka

Charles Honoris: Jokowi Pasti Pilih Kepala BIN Profesional dan Loyal

Charles Honoris, Komisi I DPR RI

Dia menambahkan, penentuan penunjukan Kepala BIN merupakan hak prerogatif presiden, untuk itu semua pihak diminta menghormati agar tak menjadi polemik di masyarakat.

Anggota DPR F-PDIP Charles Honoris meyakini bahwa Presiden Joko Widodo akan memilih Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) yang profesional dan loyal.

"Tentunya presiden akan memilih orang yang berkualitas, loyal dan punya visi yang sama dengan Presiden Jokowi mengenai masa depan bangsa," kata Charles, Rabu (25/2).

Dia menambahkan, penentuan penunjukan Kepala BIN merupakan hak prerogatif presiden, untuk itu semua pihak diminta menghormati agar tak menjadi polemik di masyarakat.

Posisi Kepala BIN memiliki peran yang krusial dalam menjaga pertahanan, keamanan, dan stabilitas negara.

"Kepala BIN harus mampu memberikan masukan kepada presiden agar bisa mengantisipasi potensi kisruh sejak dini," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi dikabarkan akan menunjuk calon Kepala BIN. Beberapa nama yang mencuat diantaranya mantan Wakil Kepala BIn As'ad Said Ali dan Sutiyoso.


Sumber: Jakarta, Aktual.co